JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional melalui platform Sapa UMKM. Inisiatif ini dirancang sebagai fondasi utama penguatan UMKM agar terhubung dalam satu komunitas, satu ekosistem, dan satu sistem perdagangan yang terintegrasi.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pembangunan ekosistem UMKM kini menjadi fokus utama pemerintah. Pasalnya, Indonesia memiliki sekitar 60 juta pelaku UMKM yang selama ini masih bergerak secara terpisah dan belum terhubung dalam sistem nasional yang terpadu.
“Selama ini UMKM belum memiliki satu komunitas dan satu ekosistem yang terintegrasi. Banyak yang belum tahu bagaimana mengakses pembiayaan dan meningkatkan kapasitas usahanya. Karena itu, misi utama kami adalah menghubungkan mereka, seperti slogan Nokia dahulu, connecting people,” ujar Maman dalam acara Indonesia Open Network (ION) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Menurut dia, tantangan pengembangan UMKM saat ini tidak lagi sekadar menambah jumlah pelaku usaha, melainkan membangun ekosistem nasional yang efektif dan berkeadilan. Ekosistem tersebut harus mampu menghubungkan UMKM dengan layanan pemerintah serta mitra strategis lainnya, termasuk sektor swasta dan lembaga keuangan.
Menteri Maman menerangkan, Sapa UMKM dikembangkan bersama ION sebagai arsitektur fondasional ekosistem tersebut. Platform ini bukan sekadar aplikasi tambahan, melainkan sistem terpadu yang menyatukan kekuatan UMKM di tingkat nasional.
Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, kata Maman, sangat signifikan. Sektor ini menyumbang sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional atau hampir 117 juta orang. Namun demikian, sekitar 90% pelaku UMKM masih berada di sektor informal.
“Kondisi ini menjadi alasan utama mengapa kita harus membangun sistem terintegrasi untuk mendorong transformasi UMKM dari sektor informal ke sektor formal,” tegas Maman.
Dia mengakui, UMKM hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari keterbatasan akses pasar, pembiayaan, logistik, hingga teknologi. Selain itu, ekosistem UMKM yang terfragmentasi dan belum terintegrasinya data antarinstansi menyebabkan efektivitas kebijakan pemerintah menjadi kurang optimal.
Dari sisi keberlanjutan, menurut Menkop, tantangan UMKM juga berkaitan dengan isu lingkungan. Penelitian Institute for Essential Services Reform (IESR) tahun 2023 mencatat, emisi karbon yang dihasilkan UMKM mencapai sekitar 216 juta ton CO₂. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi UMKM harus dilakukan secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu, digitalisasi UMKM telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta menjadi bagian dari program strategis pengembangan UMKM tahun 2026,” tutur dia.
