Oleh: SACHIN V. GOPALAN *)
Ekonomi digital Indonesia kerap disebut sebagai salah satu kisah sukses terbesar di Asia Tenggara.
Angkanya memang mendukung narasi tersebut.
Berdasarkan laporan e-Conomy SEA dari Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia telah melampaui USD 80 miliar dan diproyeksikan menembus US$ 130 miliar pada 2025, menyumbang hampir setengah dari total nilai ekonomi digital kawasan.
Di saat yang sama, penetrasi internet telah melampaui 75%, atau lebih dari 200 juta pengguna—salah satu populasi digital terbesar di dunia.
Pembayaran digital berkembang pesat, didorong oleh platform seperti GoTo Group dan Sea Group, sementara adopsi fintech terus memperluas inklusi keuangan.
Di atas kertas, ini adalah kisah tentang akselerasi, skala, dan momentum.
Namun, pertumbuhan—sebesar apa pun—tidak otomatis berarti pemerataan.
Realitas di Balik Angka
Di balik ekspansi yang cepat, manfaat ekonomi digital Indonesia masih belum dirasakan secara merata.
Data dari World Bank dan Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa dari lebih dari 64 juta UMKM, hanya sebagian yang benar-benar terintegrasi dalam ekosistem digital—dan lebih sedikit lagi yang mampu bersaing di dalamnya.
Kesenjangan ini bukan sekadar soal akses internet.
Seperti dijelaskan dalam analisis sebelumnya, ini adalah persoalan struktur.
Platform digital pada dasarnya berbasis skala. Visibilitas ditentukan oleh volume transaksi, dan volume transaksi ditentukan oleh visibilitas. Siklus ini menciptakan efek berulang yang cenderung menguntungkan pelaku yang sudah besar atau mapan.
Bagi pelaku usaha kecil, terutama yang baru masuk ke pasar digital, menembus siklus ini bukan hal mudah.
Ini bukan soal kurangnya usaha.
Ini adalah konsekuensi dari desain sistem itu sendiri.
Geografi Masih Menentukan
Ekonomi digital sering dipersepsikan tanpa batas. Namun dalam praktiknya, faktor geografis masih sangat menentukan.
Menurut studi dari Asian Development Bank (ADB), aktivitas ekonomi dan digital masih terkonsentrasi di Indonesia bagian barat, khususnya Pulau Jawa, yang menyumbang sebagian besar PDB dan transaksi digital nasional.
Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya menikmati jaringan logistik yang efisien, pengiriman yang cepat, serta permintaan konsumen yang matang.
Sebaliknya, pelaku usaha di Indonesia timur menghadapi biaya logistik yang jauh lebih tinggi— bahkan bisa mencapai dua kali lipat—serta waktu pengiriman yang lebih lama dan infrastruktur yang belum merata.
Perbedaan ini berdampak langsung pada daya saing. Pelaku usaha di Jakarta bersaing pada harga dan kualitas.
Pelaku usaha di Indonesia timur sering kali masih berjuang untuk bertahan.
Dalam kondisi seperti ini, ekonomi digital tidak otomatis mengurangi kesenjangan—justru bisa memperkuatnya.
Kesenjangan Kapabilitas yang Sering Terabaikan
Selain infrastruktur dan geografi, ada kesenjangan lain yang tidak kalah penting: kapabilitas.
Riset dari McKinsey & Company menunjukkan bahwa meskipun adopsi digital di kalangan UMKM meningkat, banyak pelaku usaha masih berada pada tahap dasar—sekadar menggunakan platform untuk berjualan, tanpa benar-benar memanfaatkan data, analitik, atau strategi pemasaran digital.
Akibatnya, terbentuk ekosistem dua lapis.
Di satu sisi, ada pelaku usaha yang sudah canggih secara digital—memahami algoritma, mengoptimalkan harga, dan mengelola rantai pasok dengan efisien.
Di sisi lain, ada jutaan pelaku UMKM yang sudah “online”, tetapi belum benar-benar kompetitif.
Seperti disorot sebelumnya, ini bukan hanya soal akses, tetapi soal kesempatan dan dukungan.
Tanpa peningkatan kapasitas yang terarah, kesenjangan ini akan terus melebar.
Potensi Besar yang Belum Terhubung
Kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada keberagamannya.
Dari sektor pertanian dan perikanan hingga kerajinan dan usaha mikro, aktivitas ekonomi tersebar di seluruh wilayah. Ini adalah keunggulan struktural yang tidak dimiliki banyak negara. Namun potensi yang tersebar ini belum sepenuhnya terhubung.
Masalahnya bukan kurangnya partisipasi.
Masyarakat Indonesia sudah aktif berproduksi dan berusaha.
Masalahnya adalah integrasi.
Seperti ditekankan dalam tulisan ini, yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu menghubungkan berbagai pelaku ekonomi dalam satu ekosistem digital yang terbuka dan saling terhubung.
Tanpa itu, fragmentasi akan terus terjadi—dan kesenjangan akan tetap melekat.
Merancang Inklusi, Bukan Sekadar Pertumbuhan
Masa depan digital Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pasar, tetapi juga oleh pilihan kebijakan dan desain sistem.
Berbagai inisiatif seperti “UMKM Go Digital” dan perluasan QRIS menunjukkan komitmen ke arah inklusi. Namun, memperluas akses hanyalah langkah awal.
Langkah berikutnya membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam.
Interoperabilitas harus menjadi prioritas—menghubungkan platform, sistem pembayaran, dan jaringan logistik lintas wilayah. Hambatan masuk harus diturunkan, tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara ekonomi.
Dan yang terpenting, inklusi harus dipahami bukan sekadar sebagai akses terhadap teknologi, tetapi akses terhadap peluang.
Arah Selanjutnya Akan Menentukan Segalanya
Indonesia tidak lagi berada di garis awal transformasi digital.
Skala sudah tercapai.
Pertumbuhan sudah terbukti.
Yang masih menjadi pertanyaan adalah arah dari pertumbuhan tersebut.
Apakah ekonomi digital akan terus terkonsentrasi pada pusat-pusat tertentu dan pemain besar?
Ataukah ia akan berkembang menjadi sistem yang mendistribusikan peluang secara lebih merata?
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa besar ekonomi digital Indonesia tumbuh. Melainkan seberapa inklusif ia berkembang—berapa banyak yang diberdayakan, dan seberapa luas manfaatnya dirasakan.
*) CEO Indonesia Economic Forum yang juga bertindak sebagai lembaga penginkubasi (incubating agency) dari Indonesia Open Network (ION) yang akan diluncurkan pada Juli 2026. Ia juga menjabat sebagai Ketua Steering Committee ION, yang dirancang sebagai model infrastruktur perdagangan digital terbuka dan interoperabel di Indonesia dan Asia Tenggara.
