JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyoroti masih minimnya pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BUMDes pemasok bahan baku MBG baru sekitar 1.000 atau 1,5% dari total BUMDes yang berjumlah hampir 66 ribu. Karena itu, Mendes meminta pemerintah memberikan afirmasi lebih besar kepada BUMDes.
“Kami berterima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pendampingan selama ini. Saat ini hampir 1.000 BUMDes menjadi penyuplai bahan baku MBG, tapi jumlahnya masih perlu ditingkatkan lagi,” kata Mendes Yandri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Yandri Susanto menegaskan, pemerintah perlu memberikan afirmasi yang lebih besar kepada BUMDes agar menjadi pemasok utama bahan baku Program MBG. “Ribuan BUMDes di berbagai daerah telah memiliki potensi untuk menjadi tulang punggung rantai pasok pangan di tingkat desa,” tandas dia.
Mendes Yandri menekankan, pemerintah menempatkan desa sebagai pusat pembangunan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan.
Untuk mendukung visi tersebut, menurut Yandri Susanto, Kemendes PDT menetapkan 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. BUMDes menjadi salah satu program prioritasnya. Jumlah BUMDes dengan usaha di bidang desa tematik, yaitu pangan, pertanian, dan kelautan, saat ini mencapai 45 ribu lebih.
“Selain BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi bagian dari program prioritas pemerintah. KDMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ucap dia.
Dia menjelaskan, Kemendes PDT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa (Permendes PDT) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendes dan PDT yang antara lain mengatur alokasi minimal 20% dana desa untuk mendukung ketahanan pangan.
“Kebijakan itu mendorong lahirnya berbagai desa tematik, termasuk desa yang mengembangkan budidaya ikan nila, lele, dan komoditas perikanan lainnya,” tutur dia.
Mendes Yandri berharap pemerintah memberikan afirmasi agar lebih banyak BUMDes memasok kebutuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan dukungan tersebut, desa-desa tematik, seperti Desa Lele, Desa Ikan Nila, hingga Desa Ayam Petelur bisa menjadi pemain utama dalam rantai pasok program prioritas nasional tersebut.
Yandri Susanto mengemukakan, Kemendes PDT juga tengah menggulirkan Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi (Sehati) atas kerja sama dengan Bank Dunia. Program itu ditargetkan menjangkau 7.000 hingga 10.000 desa, dengan bantuan yang dapat mencapai Rp2,5 miliar untuk setiap desa.
“Salah satu yang disasar adalah desa nelayan. Kami akan menggerakkan budi daya perikanan darat, termasuk mungkin budi daya rumput laut,” ujar Yandri.
Mendes Yandri mencontohkan sejumlah keberhasilan desa binaan yang telah mampu menembus pasar ekspor. Melalui pendampingan bersama KKP, BUMDes di Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang, berhasil mengekspor ikan mas nyonya ke Vietnam.
Di sisi lain, Desa Kertasana sukses mengekspor ikan koi ke Kanada, Prancis, Inggris, dan Afrika Selatan dengan nilai penjualan mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
“Kolaborasi octahelix yang kami dorong saat ini membuat kami optimistis Asta Cita Presiden Prabowo dapat terwujud, karena kita ini super team, bukan superman,” ujar dia.
Sementara itu, Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah kini mengalihkan fokus dari swasembada karbohidrat menuju swasembada protein ikan. “Tahun ini fokusnya adalah protein ikan, baik ikan tangkap dari laut maupun budi daya,” kata dia.
Menteri yang akrab disapa Zulhas itu menyatakan, keberhasilan meningkatkan produksi beras dan jagung menjadi landasan bagi pemerintah untuk memperkuat sektor perikanan, baik melalui penangkapan maupun budidaya. “Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti pabrik es, gudang beku, balai lelang, dan sarana penunjang lainnya guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan,” ujar Zulhas. (fiq)
