JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Pemerintah akan memberikan subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kg untuk melindungi para perajin tahu-tempe dari dampak buruk pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Subsidi sekaligus ditujukan untuk menjaga stabilitas harga makanan favorit masyarakat Indonesia itu.
“Kedelai yang hampir 100% impor itu tentu terdampak oleh fluktuasi nilai tukar. Karena itu, tadi kami putuskan disubsidi Rp2.000 per kg. Pemerintah menyediakan subsidi untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog,” kata Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menteri yang akrab disapa Zulhas itu mengungkapkan, ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor membuat harga komoditas tersebut sangat sensitif terhadap pergerakan dolar AS yang kini berada di kisaran Rp18.000, jauh di atas asumsi makro APBN 2026 yang dipatok Rp16.500 per dolar AS.
“Dengan pelemahan nilai tukar ke level Rp18.000 per dolar AS saat ini, biaya impor kedelai meningkat dan menekan industri tahu dan tempe,” ujar dia.
Meski dampak pelemahan kurs belum sepenuhnya tecermin dalam harga jual, menurut Zulhas, langkah stabilisasi perlu dilakukan lebih awal untuk mencegah gejolak harga di tingkat konsumen.
“Nanti Bulog yang akan menjelaskan teknisnya seperti apa. Kami putuskan di sini, nanti diusulkan. Teknis selanjutnya tentu Menko Perekonomian bersama Kementerian Keuangan. Jadi, kami akan buat surat ke sana,” tutur dia.
Menko Zulhas menjelaskan, keputusan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin dalam situasi apa pun masyarakat terbebani kenaikan harga. Itu sebabnya, pemerintah mengambil langkah intervensi untuk menjaga stabilitas kedelai,” papar dia.
Secara nasional, rata-rata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe per 8 Juni 2026, berdasarkan informasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), sekitar Rp11.126 per kg.
Pemerintah menetapkan plafon harga kedelai berupa Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir maksimal Rp11.500 per kg dan di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe tidak boleh melebihi Rp12.000 per kg. Stok kedelai per Juni 2026 berkisar 450 ribu ton.
Paling Terimbas Pelemahan Rupiah
Secara terpisah, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengakui, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak langsung terhadap sejumlah sektor pelaku usaha domestik, khususnya UMKM. Sektor perajin tahu dan tempe menjadi kelompok yang paling merasakan imbas depresiasi rupiah akibat ketergantungan yang tinggi terhadap kedelai impor.
Maman mengakui, sektor-sektor yang mengandalkan bahan baku impor paling rentan ketika rupiah mengalami tekanan. Salah satunya tahu-tempo. “Ketergantungan kita terhadap bahan baku impor kedelai memang tinggi,” ucap dia.
Selain tahu dan tempe, kata Maman, komoditas plastik sempat mengalami imbas serupa beberapa waktu lalu. Namun, sektor tersebut sudah berangsur normal.
Meski ada tekanan di sektor tertentu, Maman meminta pelaku usaha tidak panik. Itu karena indikator ekonomi makro menunjukkan sinyal positif dan mulai bangkit (rebound).
Menteri UMKM menambahkan, saat ini Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) terus menempuh langkah-langkah terobosan demi mendorong penguatan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Dia menambahkan, guna memastikan pelaku UMKM tidak makin terpuruk, Kementerian UMKM bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektoral untuk memantau situasi di lapangan.
“Sampai hari ini, tentunya kita dari Kementerian UMKM bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan BI akan terus melakukan monitoring dan mitigasi, dan terutama dengan Kementerian Perdagangan,” ujar dia.
Menteri Maman menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh untuk hadir dan melindungi para pelaku usaha dari risiko ekonomi makro yang bergejolak. “Kita sadar, kita mengerti dan memahami bahwa tentunya ada impact. Namun yang terpenting, kami pemerintah tidak akan tinggal diam, dan akan terus melakukan mitigasi untuk mencegah dan mengantisipasi dampak-dampak yang memang bisa berdampak kepada UMKM kita,” papar dia. ***
