JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif (ekraf) ditambah Rp 1 triliun.
\"Tahun ini akan ada tambahan anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp 1 triliun,\" kata Menteri yang akrab disapa Cak Imin itu seusai rapat dengan Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Cak Imin menegaskan, anggaran untuk pengembangan UMKM dan ekraf akan terus bertambah. Selain itu, pemerintah akan mempermudah kredit usaha bagi UMKM. \"Juga menggerakkan kredit yang dipermudah, terutama KUR usaha kecil dan menengah,\" tandas dia.
Tambahan anggaran dan kemudahan kredit, menurut Muhaimin Iskandar, merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap UMKM dan ekraf. Presiden juga telah memerintahkan agar program-program pemerintah untuk mendorong UMKM terus berjalan.
Selain itu, kata Cak Imin, Prabowo memerintahkan kementerian dan lembaga (K/L) terus memfasilitasi pertumbuhan UMKM. \"Terutama mendorong tempat-tempat yang idle, BUMN dan lembaga digunakan oleh UMKM, baik pemasaran maupun display maupun festival,\" tutur dia.
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Sementara itu, tiga kementerian yang terdiri atas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menegaskan komitmen bersama untuk bersinergi mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, serta dihadiri Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dan Menteri Ekraf, Teuku Rifky Harsya.
Rapat digelar untuk membahas langkah konkret tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang berlangsung di Mbloc Space, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menyatakan, pihaknya akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan agar intervensi pemerintah tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat di lapisan terbawah.
“Kami mengoptimalkan sektor usaha mikro dan kecil sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui penyaluran KUR yang menyasar desil 1 hingga desil 4, serta pemanfaatan fasilitas publik sebagai ruang usaha,” ujar dia.
Menteri Maman menjelaskan, dari total alokasi KUR yang mencapai Rp96 triliun per 3 Mei 2026, sekitar Rp70 triliun disalurkan ke sektor usaha mikro. Sektor mikro berkontribusi terhadap upaya pemerintah menghilangkan kemiskinan ekstrem karena sebagian besar memang masuk kategori miskin ekstrim.
“Yang rata-rata sebagian besar masuk dalam kategori pekerja informal ini akan kami pindahkan menjadi pekerja formal,\" ucap dia.
Manfaatkan Fasilitas Publik
Maman Abdurrahman menambahkan, Kementerian UMKM juga terus mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas publik milik pemerintah, swasta, dan BUMN sebagai ruang produktif bagi pengusaha UMKM dan ekraf.
\"Inisiatif ini mampu menciptakan ekosistem kolaboratif yang membuka peluang usaha, khususnya bagi generasi muda sehingga dapat menyerap tenaga kerja,\" papar Menteri Maman.
Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, pengembangan UMKM dan ekraf memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja serta menciptakan pelaku usaha baru di berbagai lapisan masyarakat.
Cak Imin mengemukakan, pemerintah menargetkan hingga 2029 sedikitnya 10 juta masyarakat dapat bekerja secara formal atau menjadi wirausaha.
“Melalui penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, kita ingin menggerakkan penanggulangan kemiskinan ekstrem secara masif. Ini menjadi kewajiban bersama agar target penurunan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan kemiskinan nasional maksimal 5% pada 2029 tercapai,” tandas dia.
Sementara itu, Menteri Ekraf, Teuku Rifky Harsya menekankan pentingnya pemerataan pengembangan ekonomi kreatif hingga ke daerah. Talenta ekraf di berbagai wilayah, termasuk desa dan kecamatan, perlu terus didorong agar naik kelas dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Ekonomi kreatif tidak hanya tumbuh di kota besar, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Tugas kita adalah memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang,” tegas dia.
Harsya menambahkan, melalui sinergi lintas kementerian ini, pemerintah optimistis pemberdayaan UMKM dan ekraf menjadi motor utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (FS)
