JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta memutuskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi penyalur bantuan sosial (bansos) dan penyerap (offtaker) hasil panen petani, khususnya gabah, beras, dan jagung.
Hal itu diungkapkan Menko Pangan, Zulkifli Hasan dalam jumpa pers seusai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam.
Ratas tersebut digelar untuk membahas KDKMP dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ratas diikut sejumlah menteri, di antaranya Menko Zulhas, Mendes PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selain itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.
Itu belum termasuk Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, sertra Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Menurut Zulkifli Hasan, ratas yang dipimpin presiden menetapkan KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang bantuan kepada masyarakat, terutama bansos dan barang-barang bersubsidi. “Semua nanti melalui KDKMP, tadi sudah diputuskan,” ujar menteri yang akrab disapa Zulhas tetsebut.
Selan itu, kata Zulhas, KDKMP akan berperan sebagai penyerap atau pembeli utama (offtaker) hasil panen petani di desa jika harga gabah, jagung, dan komoditas lainnya turun di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah.
“Kalau harganya turun maka koperasi bisa offtaker sebagai pembeli produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” ucap Zulhas.
Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menjelaskan, peran KDKMP sebagai offtaker hasil panen di desa akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Alhasil, menurut dia, KDKMP tidak akan menggantikan atau bersaing dengan BUMDes karena keduanya akan saling melengkapi dan memperkuat fungsi masing-masing.
“Para petani akan diberdayakan sesuai dengan potensi desa masing-masing karena jumlah desa banyak sekali, ada 75.266 desa dengan berbagai potensi yang ada,” tutur Yandri.
Dia menambahkan, masing-masing KDKMP akan bekerja sama dengan BUMDes guna memastikan semua produk yang dihasilkan di desa sesuai dengan potensinya, sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi para penduduk desa.
Yandri Susanto mengungkapkan, seluruh potensi desa ke depan akan dimaksimalkan melalui KDKMP. “Nanti kalau sudah jalan, kami pasti akan maksimalkan fungsinya melalui potensi desa masing-masing, pasti. Apalagi yang dipakai kan Dana Desa, dan nanti dari keuntungan itu, ada 20% yang menjadi pendapatan asli desa,” papar dia.
Yandri menegaskan, pemerintah desa dengan segala unsurnya memiliki kepentingan agar KDKMP berhasil. Itu karena KDKMP memiliki berpositif terhadap desa. “Bahkan sisanya yang 80% (keuntungan KDKMP) akan kembali ke rakyat di desa bersangkutan,” tandas dia. (fs)
