JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Pemerintah menyiapkan skema kredit program khusus bagi perempuan pelaku usaha mikro dengan suku bunga 8% tetap (flat) per tahun, jauh lebih rendah dari suku bunga saat ini di kisaran 18-25% per tahun.
“Skema baru tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Haryo mengungkapkan, selama ini suku bunga program pembiayaan PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) berkisar 18-25% per tahun. Penurunan suku bunga menjadi 8% flat per tahun akan meringankan cicilan kredit.
“Dengan demikian, ibu-ibu yang mau berusaha, yang sedang berusaha, dan yang pernah serta akan kembali berusaha dapat memperoleh pembiayaan yang jauh lebih terjangkau,” ujar dia.
PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku UMKM yang diluncurkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 2015. Program kredit ini diberikan kepada debitur perempuan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun kurang termanfaatkan akibat terbatasnya akses pembiayaan modal kerja, baik karena kendala formalitas, skala usaha, maupun ketiadaan agunan.
Menurut Haryo Limanseto, skema baru kredit program khusus yang tengah disiapkan pemerintah merupakan transformasi pembiayaan PNM Mekaar menjadi kredit program bagi perempuan pelaku usaha mikro dengan plafon pembiayaan hingga Rp15 juta per debitur dan tenor 6-24 bulan.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan,” tandas dia.
Untuk mendukung implementasi program kredit tersebut, kata Haryo, pemerintah sedang menyiapkan berbagai regulasi pendukung dan menyiapkan dukungan fiskal berupa subsidi bunga atau subsidi margin sebesar Rp2,62 triliun untuk tahun 2026.
“Dukungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, meningkatkan kapasitas usaha perempuan pelaku usaha mikro, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Haryo.
Dia menambahkan, realisasi penyaluran kredit program hingga 28 Juni 2026 mencapai Rp167,97 triliun atau sekitar 49,20% dari target 2026 sebesar Rp341,39 triliun. Capaian tersebut ditopang kinerja positif Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur dengan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga di level 2,39%.
Haryo menjelaskan, penyaluran tersebut setara 50,83% dari target plafon KUR 2026. Untuk kredit program lain, realisasi Kredit Alsintan mencapai Rp71,10 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp91,93 miliar, dan Kredit Program Perumahan (KPP) Rp17,74 triliun.
Dia menegaskan, pemerintah tidak hanya memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap tersedia, tetapi juga terus menyempurnakan berbagai skema kredit program agar semakin tepat sasaran, lebih inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di berbagai sektor.
“Melalui penguatan kredit program, pemerintah ingin mendorong semakin banyak masyarakat yang naik kelas dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya,” ucap Haryo.
Sebelumnya, pada Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar di Jakarta, Senin (29/6/2026), Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan terus memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM agar semakin inklusif, mudah diakses, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses pembiayaan formal. (ant)
