SURABAYA, UMKMTRUST.ID – Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bergabung dalam bentuk koperasi. Dengan begitu, mereka dapat memperoleh pendampingan dan bantuan dari Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
“Dengan wadah koperasi, kegiatan usaha bisa lebih produktif dan menjadi alternatif bagi pengembangan kegiatan ekonomi di Pamekasan, bahkan di seluruh daerah di Indonesia,” kata Menkop dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu (22/7/2026).
Ferry mengungkapkan, Kementerian Koperasi melalui LPDB Koperasi siap memberikan pendampingan dan skema pembiayaan bagi koperasi. Bahkan, terbuka ruang kemitraan dengan pihak ketiga, sehingga unit bisnis berbasis pesantren dapat terus berkembang secara profesional.
Karena itu, menurut Menkop, fasilitas tersebut dapat turut dirasakan oleh pelaku UMKM apabila mereka bergabung dengan koperasi. Terlebih kebijakan pemerintah saat ini berfokus pada penguatan koperasi melalui langkah transformasi guna mengembalikan peran koperasi sebagai pilar ekonomi nasional yang sejajar dengan BUMN dan swasta.
Transformasi tersebut, kata Ferry Juliantono, mencakup rebranding koperasi, tata kelola koperasi, dan digitalisasi.
Selain itu, Ferry menuturkan, Kementerian Koperasi terus mendorong pengembangan koperasi di sektor produksi, sektor distribusi, hingga sektor industri. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan baru yang memberikan ruang gerak jauh lebih luas bagi koperasi.
Ruang gerak tersebut, menurut dia, meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), sumur minyak rakyat (idle well), pengumpulan minyak jelantah dan biomassa untuk energi, pendirian pabrik minyak sawit mentah (CPO) beserta produk turunannya (minyak goreng), pendirian SPBU solar untuk nelayan, cold storage, hingga pabrik es batu.
“Di bidang lingkungan, koperasi juga didorong terlibat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan hingga ekonomi kreatif, seperti pembuatan konten kreatif dan animasi, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),” papar dia.
Ferry Juliantono menambahkan , pada pilar pembangunan ekonomi berbasis desa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program prioritas nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Tak hanya mendirikan koperasi, Presiden juga memerintahkan agar seluruh barang subsidi disalurkan langsung melalui KDKMP, termasuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos, bantuan pangan nontunai, seta pembiayaan KUR dengan skema channeling.
“Koperasi ini dirancang bukan sebagai lembaga sosial semata, melainkan sebagai badan usaha profit yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas dia. (ant)
