HomeUncategorized @idPemerintah Perluas Akses Pembiayaan dan Transformasi Digital agar UMKM Naik Kelas

Pemerintah Perluas Akses Pembiayaan dan Transformasi Digital agar UMKM Naik Kelas

“Melalui sinergi kebijakan, pembiayaan, dan transformasi digital, UMKM Indonesia akan semakin tangguh, produktif, dan mampu memperluas pasar hingga level global.”

JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui perluasan akses pembiayaan, kemudahan berusaha, dan percepatan transformasi digital. Hal itu bertujuan agar para pelaku UMKM naik kelas.

Untuk memperkuat peran tersebut, menurut Airlangga, pemerintah bersama para pemangku kepentingan lain  terus menghadirkan kemudahan berusaha, memperluas akses pembiayaan, termasuk melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta mendorong transformasi digital agar UMKM semakin berdaya saing dan mampu naik level.

“UMKM ini mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang besarnya hampir Rp 300 triliun dan capaiannya sudah hampir 50,83%,” ujar Airlangga Hartarto pada Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro bertajuk “UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi, Legal Terlindungi, Berdaya” yang digelar secara hybrid di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Airlangga mengungkapkan, realisasi penyaluran KUR hingga 28 Juni 2026 mencapai Rp 147,70 triliun bagi  2,32 juta debitur, atau 50,83% dari target plafon penyaluran KUR 2026. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro dengan tema “UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi, Legal Terlindungi, Berdaya” yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta, Senin (29/6/2026). Foto: Ist.

Menko Airlangga menjelaskan, pemerintah terus memperluas instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha. Selain KUR, pemerintah menyediakan pembiayaan ekspor melalui lembaga pembiayaan ekspor, kredit industri bagi sektor padat karya dan padat modal, termasuk sektor tekstil, produk tekstil, furnitur, kayu, dan sektor strategis lainnya.

Untuk pertama kalinya, kata Airlangga, pemerintah meluncurkan KUR Perumahan dengan alokasi pembiayaan Rp 50 triliun. Program tersebut dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan plafon pembiayaan hingga Rp 500 juta dan ditargetkan menjangkau 100.000 rumah.

Menko Perekonomian menambahkan, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat usaha mikro melalui penyediaan akses perizinan, pembiayaan, pendampingan usaha, hingga pelindungan hukum dan sosial bagi pelaku usaha mikro.

Berbagai rangkaian kegiatan juga dihadirkan untuk memperkuat kolaborasi antar-kementerian dan Lembaga negara (K/L), pemda, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pelaku UMKM guna mendorong tumbuhnya ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing UMKM nasional.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada 17 lembaga inkubator berpredikat Grade A, penandatanganan akad KUR massal untuk 350 pelaku UMKM penerima KUR dari tujuh lembaga penyalur, serta penyelenggaraan berbagai sesi sosialisasi dan lokakarya, termasuk pemanfaatan AI untuk pengembangan usaha.

Kejar Target 10 Juta Wirausaha Baru

Sementara itu, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengemukakan, kecuali memperluas akses pembiayaan, pemerintah  terus memperkuat layanan bagi pelaku UMKM melalui transformasi digital agar berbagai layanan usaha dapat diakses secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Salah satunya melalui platform digital terpadu bernama Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM).

“SAPA UMKM adalah sebuah bentuk langkah konkret Kementerian UMKM untuk memberikan pelayanan yang optimal,” tutur Maman Abdurrahman.

Platform SAPA UMKM, menurut Maman, merupakan super app yang dikembangkan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai pusat layanan terpadu untuk mendata, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha pelaku UMKM di Indonesia.

“Melalui platform ini, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan secara terintegrasi, mulai dari pendataan, pengembangan kapasitas usaha, legalitas, hingga perluasan akses terhadap berbagai program pemerintah,” papar dia.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna meningkatkan daya saing usaha. Pemanfaatan AI untuk analisis pasar, identifikasi peluang pasar baru, hingga pemetaan potensi daerah akan membantu UMKM memperluas jangkauan bisnis.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto berdialog dengan peserta Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro dengan tema “UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi, Legal Terlindungi, Berdaya” yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta, Senin (29/6/2026). Foto: Ist.

Di sisi lain, menurut Airlangga, kesepakatan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN juga akan membuka peluang pasar digital kawasan yang lebih luas, didukung interoperabilitas sistem pembayaran seperti QRIS sehingga transaksi lintas negara menjadi semakin mudah.

“Festival ini pun menghadirkan workshop mengenai AI.  Kami mendorong agar AI untuk analisis pasar, AI untuk pasar-pasar baru, dan AI untuk daerah tertentu dapat dimanfaatkan oleh UMKM,” ucap Menko Airlangga.

Menko Perekonomian optimistis melalui sinergi kebijakan, pembiayaan, dan transformasi digital, UMKM Indonesia akan semakin tangguh, produktif, dan mampu memperluas pasar hingga tingkat global.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya  Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital Ahmad Ridha Sabana, serta Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Hadir pula Plt Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M. Riza Damanik, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, serta Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Muhammad Saifulloh. (lo)

RELATED ARTICLES

Trending Posts