JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat kemitraan strategis dengan Arab Saudi untuk membangun rantai pasok (supply chain) ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan. Langkah ini membuka peluang lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, dan pelaku industri nasional menjadi pemasok berbagai kebutuhan ibadah haji dan umrah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Business Matching Indonesia–Saudi Arabia Partnership Forum 2026 bertema Building Strategic Partnership for a Sustainable Pilgrim Supply Chain yang digelar di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Jaenal Effendi mengungkapkan, forum tersebut menjadi langkah awal membangun ekosistem rantai pasok yang terintegrasi antara Indonesia dan Arab Saudi.
Menurut dia, dengan ekosistem yang kuat, produsen, eksportir, dan UMKM Indonesia diharapkan dapat masuk ke pasar Arab Saudi secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“Forum ini bukan sekadar mempertemukan pelaku usaha, tetapi menjadi titik awal membangun ekosistem yang solid, sehingga produsen, UMKM, dan eksportir Indonesia dapat memasuki pasar Arab Saudi secara terstruktur dan berkelanjutan. Di sinilah fondasi rantai pasok haji yang kuat mulai dibangun,” papar dia.
Jaenal Effendi menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemasok berbagai kebutuhan haji dan umrah. Namun, potensi tersebut perlu didukung konektivitas, koordinasi, serta kemitraan yang lebih erat agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar Arab Saudi secara berkesinambungan.
Jaenal juga meluruskan anggapan bahwa kebutuhan katering haji hanya berkaitan dengan bumbu atau makanan siap saji (ready to eat). “Kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji jauh lebih luas, mulai dari beras, ikan, daging, sayuran, tepung, minyak goreng, rempah-rempah segar, produk susu, hingga berbagai bahan pangan lainnya,” tegas dia.
Besarnya kebutuhan tersebut, kata Jaenal Effendi, membuka peluang bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta industri pangan olahan nasional untuk menjadi bagian dari rantai pasok haji dan umrah global.
Dia menambahkan, untuk memperkuat ekosistem tersebut, Ditjen PE2HU mendorong pembentukan konsorsium ekspor yang dikoordinasikan oleh eksportir berpengalaman dan memiliki kapasitas memadai. Skema ini diharapkan mampu menjamin kualitas serta kesinambungan pasokan sesuai standar Arab Saudi, sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produsen dan UMKM.
Kemenhaj juga mendorong harmonisasi standar halal dan keamanan pangan, pembangunan pusat logistik terpadu, pengembangan sumber daya manusia, transfer teknologi, serta pembentukan Koridor Makanan Haji Indonesia sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi haji nasional.
“Kami ingin membangun ekosistem ekonomi haji yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pelaku industri nasional,” tutur Jaenal.
Melalui forum tersebut, Kemenhaj berharap kemitraan bisnis antara Indonesia dan Arab Saudi semakin erat sehingga tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi kedua negara, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dalam rantai pasok kebutuhan haji dan umrah dunia.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra Arab Saudi, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen, sekaligus pemasok utama kebutuhan haji dan umrah dunia,” tandas Jaenal. (ant)
