JAKARTA, UMKMTRUST.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menilai ekosistem halal dapat menjadi salah satu penggerak utama percepatan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui akses pasar yang lebih luas, jejaring bisnis internasional, hingga peluang investasi, UMKM berbasis halal memiliki prospek berkembang lebih cepat.
“Tadi banyak UMKM berbasis halal yang bisa didorong untuk tumbuh lebih cepat lagi ke depan,” tutur Purbaya saat mengunjungi “D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) 2026” di Senayan Tennis Indoor Stadium, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Menurut Menkeu, penyelenggaraan D-8 Halal Expo Indonesia bukan sekadar ajang pameran produk halal, tetapi juga menjadi sarana memperluas kerja sama ekonomi antarnegara anggota Developing-8 Organization for Economic Cooperation (D-8), sekaligus membuka peluang pasar baru bagi pelaku UMKM Indonesia.
Pemerintah, kata Purbaya, juga ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk menarik lebih banyak investor dari negara-negara anggota D-8 agar berinvestasi di Indonesia. “Jadi, kita akan tingkatkan terus kerja sama dengan D-8, termasuk mengundang investornya dan mengirimkan investor kita ke sana kalau diperlukan,” tandas dia.
Menkeu menambahkan, kolaborasi ekonomi antarnegara Islam akan memperkuat pertumbuhan ekonomi syariah, sekaligus mendorong promosi produk halal Indonesia secara timbal balik dengan negara-negara anggota D-8.
D-8 Halal Expo Indonesia 2026 resmi dibuka sebagai bagian dari rangkaian Keketuaan Indonesia pada D-8 periode 2026–2027. Pameran ini bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi halal, membangun rantai nilai halal, serta memperluas jejaring bisnis di antara sembilan negara anggota, yakni Azerbaijan, Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turkiye.
Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta mengungkapkan, melalui kegiatan ini, pelaku UMKM berkesempatan bertemu langsung dengan calon pembeli, mitra usaha, hingga investor dari berbagai negara. D-8 HEI 2026 juga diharapkan mempercepat ekspansi kerja sama business-to-business (B2B) di berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, fesyen muslim, kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan syariah, hingga layanan digital.
“Upaya tersebut sejalan dengan target peningkatan nilai perdagangan antarnegara anggota D-8 hingga mencapai US$500 miliar pada 2030,” kata Anis Matta.
Anis Matta menuturkan, penyelenggaraan D-8 HEI merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam melalui pengembangan ekonomi halal.
“Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu jalannya adalah dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam, termasuk melalui pengembangan ekonomi halal,” papar Anis.
Selama lima hari penyelenggaraan, D-8 HEI menghadirkan pameran dagang, business matching, serta forum diskusi D-8 HEI Talks yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor dari negara-negara anggota D-8. Kegiatan ini juga diikuti exhibitor, buyer, dan pengunjung dari sejumlah negara lain, seperti Belanda, Djibouti, India, Palestina, Prancis, Uzbekistan, dan Yordania.
Menurut Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sholahudin Al Aiyub, D-8 Halal Expo dirancang sebagai platform untuk melahirkan kolaborasi bisnis yang nyata melalui program business matchmaking yang mempertemukan eksportir dan importir.
“Indonesia berupaya memfasilitasi lahirnya kemitraan bisnis, pertukaran pengetahuan, dan transaksi perdagangan yang konkret,” ucap Al Aiyub.
Penyelenggaraan D-8 HEI 2026 merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada KTT D-8 ke-11 di Kairo pada 19 Desember 2024, yakni mendorong pembentukan rantai nilai halal global melalui penguatan jejaring ekonomi halal dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal dunia. (mau)
