JAKARTA, investortrust.id – Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memastikan semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan tercatat dalam Sensus Ekonomi 2026.
“Pelaku usaha perempuan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menopang kesejahteraan keluarga,” kata Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Amalia berharap kerja sama dengan PNM dalam kegiatan sensus tersebut dapat membantu menggambarkan kebutuhan, tantangan, dan potensi sektor UMKM secara utuh, mengingat PNM punya program PNM Mekaar.
PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan serta pendampingan dan pemberdayaan untuk para pelaku usaha ultra mikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan.
“Partisipasi pelaku UMKM secara menyeluruh dalam Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada pelaku usaha,” ujar Amalia.
Data yang lengkap dan akurat, menurut Amalia Adininggar Widyasanti, akan mendukung perumusan berbagai program strategis, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar, hingga pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
“Yang paling penting Ibu-ibu Mekaar ini tidak boleh terlewat tercatat, karena Ibu-ibu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Di saat Ibu-ibu Mekaar ini tercatat dengan baik, maka Ibu-ibu punya suara untuk kebijakan yang ekonomi yang lebih baik ke depan,” papar Amalia.
Amalia mengungkapkan, berbagai indikator menunjukkan semakin kuatnya kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional. Sepanjang 2021-2025, sebanyak 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), atau 58,68% dari total NIB yang diterbitkan, dimiliki oleh pelaku usaha perempuan.
Selain itu, kata Amalia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 56,42% pada Agustus 2024 menjadi 56,63% pada Agustus 2025. Pada sektor ekonomi kreatif, perempuan bahkan mendominasi tenaga kerja dengan proporsi mencapai 58,39% pada 2025.
Sementara itu, Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 dapat memperkuat pemberdayaan perempuan dalam ekonomi serta menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan responsif gender.
“Mengapa Sensus Ekonomi tahun 2026 ini sangat penting? Karena dengan Sensus Ekonomi ini, kita bisa menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kaum Perempuan. Kita ingin menguatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi,” tandas Arifatul.
Direktur Utama PT PNM, Kindaris menjelaskan, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, PNM telah menyelesaikan pengisian kuesioner sensus untuk seluruh unit organisasinya.
BPS telah menerima dokumen isian dari kantor pusat PNM, 58 kantor cabang, dan sekitar 4.200 kantor unit PNM di seluruh Indonesia, sehingga tingkat respons PNM mencapai 100%.
Kindaris menekankan, kolaborasi antara BPS, Kementerian PPPA, dan PNM memiliki makna yang sangat penting dalam memperkuat pemberdayaan perempuan. “Hari ini perempuan bukan hanya sekedar melengkapi aktivitas ekonomi keluarga. Mereka telah menjadi motor penggerak ekonomi, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga,” ujar Kindaris. (ant)
